Perkembangan Sektor Publik dan Good Governance

BAB I

Pendahuluan

 

A.    Latar Belakng

 

Perkembangan sector public telah mengalami transformasi besar-besaran, perubaha yang terjadi ini diarahkan pad apenciptaan manajemen public yag handal serta meningkatkan kualitas administrasi public. Konsep administrasi yang kaku,structural/hirarkis dan birokrasi telah ditinggalkan dan sebagai gantinya telah dikembangkan suatu konsep keuangan public yang fleksibel dan.

Birokrasi pemerintah dibuat seefifien dan se sefektif mungkin sehingga mereka dapat bergerak fleksibel dalam mengikuti tuntutan masyarakat dan perubahan lingkingan.

 

B.     Tujuan

Segala yang kita lakukan pasti mempunyai maksud dan tujuannya masing-masing, Begitu juga dengan penyusunan makalah ini, yaitu bertujuan agar mahasiswa dapat:

a.                   Mendiskusikan bersama dan saling member masukan.

b.                  Memahami arti dari Good Governance.

c.                   Mengetahui perkembangan sector publik

 

 

 

BAB II

Pembahasan

 

A.                Perkembangan Sektor Publik

Pertama, di tahun 1952, fase sektor publik untuk pertama kalinya diajarkan di dunia akademis.

Kedua, karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik, dan karakteristik menurut undang-undang

Ketiga, Aktivitas Organisasi sektor public amat beraneka ragam.

Keempat, kondisi organisasi sector publik amat mandiri, atau mampu lepas dari mekanisme Murnipasar.

Kelima, fokus kesuksesan penyelenggaraan aktivitas publik adalah kompetensi manajemen.

Keenam, kondisi proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh badan-badan sektor publik masih bersifat umum.

Fungsi akuntansi saat ini, diharapkan menjadi turunan dari perkembangan tuntutan masyarakat terhadap bidang akuntansi untuk memajukan sector publik.

Penegakan etika profesi akuntan pemeriksa saat ini menjadi suatu hal yang mendesak:
Selama ini, tuntutan dibatasi hanya oleh profesi, dalam artian sepanjang aturan profesi dipatuhi akuntan dianggap sudah memenuhi kewajiban baik secara profesi maupun kemasyarakatan,
Hal ini dinilai tidak wajar, sehingga masyarakat menuntut agar akuntan bisa dituntut dijalur hukum.

Perubahan dari sekedar moralitas menjadi realitas hukum masyarakat,
Akuntan sebagai suatu profesi diminta untuk terlibat secara aktif, terkait dengan pelaksanaan Transparansi ekonomi.

Akuntansi sektor publik yang diharapkan lebih ditekankan pada sistem dan pemeriksaan akuntansi

Sistem akuntansi sektor publik yang lebih diharapkan kepada evaluasi kinerja publik.
Penekanan terhadap efisiensi keuangan dan efektivitas manajemen akan menjadi dua titik awal fokus pengembangan bidang akuntansi manajemen sektor publik.

 

B.                 Ruang Lingkup Sektor Publik

Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik baru muncul akhir-akhir ini. Hal ini dapat dimaklumi karena orientasi pendidikan akuntansi lebih ke Amerika Serikat yang tidak mengenal akuntansi sektor publik. Perekonomian Amerika Serikat lebih menekankan pada sektor swasta. Peranan negara dalam perekonomian amat minimal. Pemerintah amat membatasi diri dalam kaitan program pemerintah dan ruang gerak institusi pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya dari sistem yang demikian, akuntansi sektor publik dibatasi ruang geraknya di sektor pemerintahan. Jadi akuntansi di pemerintahan Amerika Serikat lebih dikenal Dengan Akuntansi pemerintahan.

Akuntansi Sektor Publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya,seperti:

1. Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik

 Mencakup Beberapa Bidang utama, yakni:

a. Akuntansi Pemerintah Pusat

b. Akuntansi Pemerintah Daerah

c. AkuntansiParpol Dan LSM

d.Akuntansi Yayasan

e. Akuntansi Pendidikan Dan Kesehatan

f. Akuntansi Tempat Peribadatan

B. Aktivitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sector public Ke Sector swasta

3. Pengertian Good Governance

“Governance’ berasal dari kata ‘govern’, yang menurut kamus memiliki 8 arti. Definisi yang paling populer adalah: ‘rule with authority, conduct the policy, actions, and affairs (of State, subjects) either despotically or constitutionally; regulate proceedings of (corporation,etc.)’.

Good Governance adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip- prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan ketiga prinsip di atas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi, salah satu tools penting dalam mewujudkan Good Governance adalah akuntansi.

Governance terkait denga siapa yang memutuskan apa, siapa yang mempengaruhi siapa, bagaimana pengaruh tersebut dilaksanakan dan bagaimana pembuat keputusan melaksanakannya secara akuntabel. Governance juga terkait dengan legitimasi, kewenangan untuk membuat keputusan kepada orang lain dan untuk menanggung resiko.

Good governance yang berarti rerangka kebijakan yang baik, aturan hukum, dan manajemen, penggunaan power politik dan sumber daya publik yang bertanggungjawab- merupakan prasyarat kunci untuk pengembangan yang berkesinambungan maupun kunci pengurangan kemiskinan.

Good governance berarti rerangka kebijakan yang baik yang kondusif untuk sosial, ekologikal, dan pengembangan ekonomi pasar, dan penggunaan power politik dan sumber daya publik yang bertanggungjawab.

Hal tersebut membutuhkan manajemen publik yang baik: pembuatan kebijakan dan kebutuhan administrasi untuk menjamin masyarakat dan sektor privat untuk berpartisipasi. Masyarakat dan sektor publik dijamin partisipasinya sehingga diperlukan jaminan ketersediaan informasi, transparansi, penegakan hukum, kesamaan kedudukan dalam hukum.

D.                Anggaran Sektor Publik

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang beroerientasi kesasaran Masa mendatang.

 Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomieksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun stategi. Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi.

Anggaran berfungsi sebagai berikut:

1.      Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.

2.      Anggaran merupakan cetak biru akivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.

3.      Angggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.

4.      Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.

5.      Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.

6.      Anggaran merupakan instrumen politik.

7.      Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiscal.

E.     Prinsip-prinsip di dalam anggaran sektor publik meliputi:

Ø  Otorisasi oleh legislatif.

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

Ø  Komprehensif.

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

Jenis Anggaran

a.  Anggaran Operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah "belanja rutin". Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi penmerintah. Disebut "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan.

a.      Anggaran Modal/Investasi

Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelnjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi / modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.

BAB III

Penutup

A.    Kesimpulan

Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik baru muncul akhir-akhir ini. Hal ini dapat dimaklumi karena orientasi pendidikan akuntansi lebih ke Amerika Serikat yang tidak mengenal akuntansi sektor publik. Perekonomian Amerika Serikat lebih menekankan pada sektor swasta. Peranan negara dalam perekonomian amat minimal. Pemerintah amat membatasi diri dalam kaitan program pemerintah dan ruang gerak institusi pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya dari sistem yang demikian, akuntansi sektor publik dibatasi ruang geraknya di sektor pemerintahan. Jadi akuntansi di pemerintahan Amerika Serikat lebih dikenal Dengan Akuntansi pemerintahan.

Good governance yang berarti rerangka kebijakan yang baik, aturan hukum, dan manajemen, penggunaan power politik dan sumber daya publik yang bertanggungjawab- merupakan prasyarat kunci untuk pengembangan yang berkesinambungan maupun kunci pengurangan kemiskinan.

Good governance berarti rerangka kebijakan yang baik yang kondusif untuk sosial, ekologikal, dan pengembangan ekonomi pasar, dan penggunaan power politik dan sumber daya publik yang bertanggungjawab.

2. Daftar Pustaka

Ø  Bastian Indra. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, BPFE UGM, Yogyakarta, 2001.

Ø  Ihyaul Ulum. Akuntansi Sektor Publik, UMM PRESS, Yogyakarta, 2004.

Ø  Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Ø  www.generationchuex.blogspot.com